Siaran Pers PGRI:

Gunung Meletus dan Kabut Asap Karhutla: Panduan PGRI Menjaga Akses Belajar Tanpa Mengorbankan Kesehatan

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menerbitkan Panduan Kesiapsiagaan dan Pembelajaran Darurat Bencana Ganda (Erupsi Gunung Berapi & Karhutla) untuk seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak. PGRI menegaskan prinsip mutlak bahwa keselamatan jiwa dan kesehatan fisik warga sekolah berada di atas target kurikulum maupun presensi administratif.

Dalam situasi bencana alam yang mengancam saluran pernapasan dan keselamatan fisik, hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus dipenuhi secara fleksibel, adaptif, serta bebas dari risiko paparan bahaya lingkungan.

4 Langkah Strategis Panduan Pembelajaran Darurat PGRI

1. Aktivasi Otomatis Moda PJJ Kedaruratan Tanpa Hambatan Sanksi

Kepala Sekolah bersama Pengurus PGRI Ranting diberikan otoritas penuh untuk langsung memindahkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke Moda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masuk kategori Tidak Sehat (ISPU > 150) atau saat status gunung api meningkat ke level Siaga/Awas. Pelaksanaan PJJ ini sah secara hukum dan dilarang dijadikan alasan penundaan atau pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

2. Penerapan Kurikulum Adaptif Ringan (Essential Literacy & Safety)

Selama masa darurat bencana, target pencapaian kurikulum reguler dibekukan sementara. Pembelajaran difokuskan pada dua materi utama:

• Literasi & Numerasi Dasar: Penugasan berbasis proyek rumah tangga sederhana yang tidak membebankan mental siswa.

• Edukasi Mitigasi Bencana & Kesehatan: Pembekalan tata cara pemakaian APD medis (N95/KN95), pertolongan pertama iritasi mata/paru akibat abu vulkanik, serta simulasi evakuasi mandiri.

3. Sterilisasi Fisik Sekolah & Penyediaan Safe Air Zone Sebelum PTM Ulang

Sekolah dilarang keras membuka kembali KBM fisik sebelum dilakukan penyemprotan dan pembersihan masif sisa abu asam atau endapan jelut asap karhutla oleh petugas terkait. Untuk PTM terbatas pascabencana, sekolah wajib menyediakan minimal satu Ruang Aman Respirasi (Safe Air Zone) yang dilengkapi penyaring udara (air purifier) dan pasokan oksigen portabel untuk pertolongan pertama.

4. Moratorium Tagihan Pelaporan Digital Selama Masa Kedaruratan

PGRI mendesak Kementerian dan Dinas Pendidikan untuk membekukan kewajiban pelaporan administrasi digital (seperti PMM, e-kinerja, dan presensi elektronik) bagi guru di zona bencana. Pendidik harus memiliki ketenangan emosional untuk mendampingi keluarga serta mengelola kelas darurat tanpa dibayang-bayangi stres birokrasi.

Matriks Panduan Respon Operasional KBM di Area Bencana

“Sekolah bisa dipindahkan ke ruang digital atau tenda pengungsian, tetapi kesehatan dan nyawa anak-anak serta guru tidak dapat digantikan. Pendidikan harus terus berjalan dengan fleksibel tanpa pernah mengorbankan keselamatan warga sekolah.” — Pengurus Besar PGRI.